Nara Masista Rakhmatia, Cewek cantik berusia 34 tahun yang merupakan jebolan SMA 70 Jakarta dan Fisip UI ini sekarang mendadak viral di media sosial. Pasalnya, Dalam acara sidang PBBm Diplomat muda ini berani menghajar empat perdana menteri dan dua presiden dari enam negara pasifik, yakni Solomon Island, Vanuatu, Nauru, Tonga, Tuvalu dan Marshall Island yang menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dan Papua.
Nara mengecam tudingan negara-negara di Kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua. Mereka yang mengkritik Indonesia adalah kepala pemerintahan dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.
"Apa yang disampaikan oleh Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan dan diaspirasikan oleh Nara sendiri. Nara duduk di kursi yang disediakan untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili suara Indonesia sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).
Sebagai diplomat muda di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia. Karena itu pemerintah RI harus memberikan kepercayaan lebih dengan melibatkan para diplomat muda.
"Harus diakui dengan suara yang tegas dan bahasa Inggris yang lancar seolah penutur asli (native speaker), Nara telah menunjukkan betapa diplomat berusia muda pun mampu tampil dengan prima mewakili Indonesia. Untuk itu diplomat muda perlu diberikan porsi untuk lebih banyak berperan dalam fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda tidak akan mengecewakan saat mereka diberi kepercayaan," tutur Hikmahanto.
Nara sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat terkait dorongan untuk memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.
Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara tersebut punya agenda tersendiri dan menggunakan forum Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka.
Tak mau tinggal diam, melalui diplomat Nara Masista Rakhmatia, pernyataan keenam pemimpin negara itu bernuansa politis, tidak mengerti apa yang menjadi persoalan di Papua dan mencampuri urusan Indonesia. Nara pun melalui pernyataannya menyebutkan bahwa mereka berusaha mengalihkan perhatian dunia terhadap kondisi sosial dan politik yang ada di negerinya sendiri.
Nara Masista Rakhmatia juga menyebutkan bahwa pernyataan mereka didesain untuk mendukung separatis yang selalu menciptakan terror dan menimbulkan rasa tidak aman di Papua. Pernyataan yang disesalkan dan dianggap berbahaya ini dilakukan oleh negara yang menyalahgunakan PBB, termasuk menyalahgunakan sidang umum tahunan PBB.
Menariknya, pernyataan keras itu dilayangkan Nara Masista Rakhmatia yang tak lain sekretaris dua perwakilan tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggapan atau jawaban ini hanya dibacakan oleh diplomat junior yang menjadi sebuah tamparan keras diplomatik bagi semua negara pasifik tersebut.
Indonesia sendiri saat ini tengah berusaha membendung sorotan dunia internasional terhadap masalah Papua. Terakhir, Indonesia berhasil menghadang keanggotaan separatis Papua menjadi anggota MSG (Negara Rumpun Malanesia).
Profil Singkat dan Biodata Nara Masista Rakhmatia
Karena ketegasannya serta tutur bahasanya dalam bahasa Inggris yang baik, Nara Rakhmatia menjadi sosok yang dibanggakan dan menjadi panutan para calon diplomat Indonesia di masa depan. Siapa sebenarnya, sosok di balik wanita cantik bersinar di kancang internasional. Pada kesempatan ini, Okezone akan memberikan ulasan mengenai profil singkat dari sang diplomat cantik itu.
Nara mengenyam pendidikan awalnya di tingkat universitas ketika ia masuk ke jurusan penyiaran di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2000 untuk mendapatkan gelar diplomanya. Ia lulus pada tahun 2003. Namun di tengah-tengah proses kuliahnya, Nara juga mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIS) UI pada 2002 hingga 2006.
Karier Nara Rakhmatia di ranah hubungan internasional dimulai ketika ia menjadi asisten dosen di FISIP UI pada 2005-2006 dan menjadi asisten peneliti Center for East Asia Cooperation Studies di jurusan HI, FISIP UI pada 2006-2007).
Sebelum memutuskan bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, Nara menghabiskan waktunya menjadi peneliti di program CERIC (Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolutions) dan juga Center for East Asia Cooperation Studies. Pendidikan Nara Rakhmatia berlanjut ketika ia mengambil studi Conflict and Peace di University of St. Andrew (2009-2010) yang ia lanjutkan di Georgetown University di jurusan Communication and Media Studies pada 2012.
Setelah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, alumnus SMA 70 Jakarta itu ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Di Kemlu, spesialisasi Nara nampaknya adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasific APEC dan sempat menjabat Head of Section for The Budget and Management Committee (BMC) APEC sebelum dikirim ke New York untuk menjadi Diplomat Indonesia di PBB.
Berikut adalah video tamparan Nara Masista Rakhmatia dalam forum resmi agenda sidang tahunan PBB,
Isi Transkrip Teks Video Nara Masista Rakhmatia
Berikut isi pidato lengkap Nara yang diambil dari video Youtube, saat mewakili Indonesia di forum PBB.
"Bapak Presiden, Indonesia hendak menggunakan hak jawab kami terhadap penyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Juga disuarakan Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga. Terkait masalah-masalah di Papua, provinsi di Indonesia.
Indonesia terkejut mendengar di sidang yang penting ini, di mana para pemimpin bertemu di sini untuk membahas implementasi awal SDGs (The Sustainable Development Goals).
Transformasi dari tindakan kolektif kita, dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim, di mana negara Pasifik yang akan paling terdampak.
Para pemimpin tersebut memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya.
Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka.
Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terjadap sejarah situasi saat ini dan perkembangan progresif di indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris.
Pernyataan bernuansa politik mereka itu dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi-provinsi tersebut, yang begitu bersemangat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.
Pernyataan negera-negara itu benar-benar melanggar tujuan dari piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antar negara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.
Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.
Hal itu sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara untuk menyalahgunakan PBB, termasuk sidang umum ini.
Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka.
Dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari pesoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka.
Negara-negara itu juga menggunakan informasi yang salah dan mengada-ada, dan membahayakan kredibilitas forum ini.
Komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB.
Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya.
Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN.
Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional kami dibanding hanya empat oleh negara Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.
Indonesia ada di antaranya segelintir negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM. Dan saat ini generasi keempat dari rencana tersebut dari 2015 sampai 2019.
Indonesia memiliki Komnas HAM yang aktif dan kuat sejak tahun 1993, masyarakat sipil yang aktif dan bebas.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya, bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perlindungan HAM di semua level, hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.
Bapak Presiden, kami tegaskan kembali ada mekanisme domestik di tingkat nasional di Indonesia, pada pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ada pepatah di kawasan Asia Pasifik kami, yang mengatakan, "Ketika seseorang menunjukkan jari terlunjuknya pada orang lain, jari jempolnya otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima Kasih."
 |
| Nara Masista Rakhmatia |
Nara mengecam tudingan negara-negara di Kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua. Mereka yang mengkritik Indonesia adalah kepala pemerintahan dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.
"Apa yang disampaikan oleh Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan dan diaspirasikan oleh Nara sendiri. Nara duduk di kursi yang disediakan untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili suara Indonesia sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).
Sebagai diplomat muda di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia. Karena itu pemerintah RI harus memberikan kepercayaan lebih dengan melibatkan para diplomat muda.
"Harus diakui dengan suara yang tegas dan bahasa Inggris yang lancar seolah penutur asli (native speaker), Nara telah menunjukkan betapa diplomat berusia muda pun mampu tampil dengan prima mewakili Indonesia. Untuk itu diplomat muda perlu diberikan porsi untuk lebih banyak berperan dalam fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda tidak akan mengecewakan saat mereka diberi kepercayaan," tutur Hikmahanto.
Nara sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat terkait dorongan untuk memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.
Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara tersebut punya agenda tersendiri dan menggunakan forum Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka.
Tak mau tinggal diam, melalui diplomat Nara Masista Rakhmatia, pernyataan keenam pemimpin negara itu bernuansa politis, tidak mengerti apa yang menjadi persoalan di Papua dan mencampuri urusan Indonesia. Nara pun melalui pernyataannya menyebutkan bahwa mereka berusaha mengalihkan perhatian dunia terhadap kondisi sosial dan politik yang ada di negerinya sendiri.
Nara Masista Rakhmatia juga menyebutkan bahwa pernyataan mereka didesain untuk mendukung separatis yang selalu menciptakan terror dan menimbulkan rasa tidak aman di Papua. Pernyataan yang disesalkan dan dianggap berbahaya ini dilakukan oleh negara yang menyalahgunakan PBB, termasuk menyalahgunakan sidang umum tahunan PBB.
Menariknya, pernyataan keras itu dilayangkan Nara Masista Rakhmatia yang tak lain sekretaris dua perwakilan tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggapan atau jawaban ini hanya dibacakan oleh diplomat junior yang menjadi sebuah tamparan keras diplomatik bagi semua negara pasifik tersebut.
Indonesia sendiri saat ini tengah berusaha membendung sorotan dunia internasional terhadap masalah Papua. Terakhir, Indonesia berhasil menghadang keanggotaan separatis Papua menjadi anggota MSG (Negara Rumpun Malanesia).
Profil Singkat dan Biodata Nara Masista Rakhmatia
Karena ketegasannya serta tutur bahasanya dalam bahasa Inggris yang baik, Nara Rakhmatia menjadi sosok yang dibanggakan dan menjadi panutan para calon diplomat Indonesia di masa depan. Siapa sebenarnya, sosok di balik wanita cantik bersinar di kancang internasional. Pada kesempatan ini, Okezone akan memberikan ulasan mengenai profil singkat dari sang diplomat cantik itu.
Nara mengenyam pendidikan awalnya di tingkat universitas ketika ia masuk ke jurusan penyiaran di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2000 untuk mendapatkan gelar diplomanya. Ia lulus pada tahun 2003. Namun di tengah-tengah proses kuliahnya, Nara juga mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIS) UI pada 2002 hingga 2006.
Karier Nara Rakhmatia di ranah hubungan internasional dimulai ketika ia menjadi asisten dosen di FISIP UI pada 2005-2006 dan menjadi asisten peneliti Center for East Asia Cooperation Studies di jurusan HI, FISIP UI pada 2006-2007).
Sebelum memutuskan bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, Nara menghabiskan waktunya menjadi peneliti di program CERIC (Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolutions) dan juga Center for East Asia Cooperation Studies. Pendidikan Nara Rakhmatia berlanjut ketika ia mengambil studi Conflict and Peace di University of St. Andrew (2009-2010) yang ia lanjutkan di Georgetown University di jurusan Communication and Media Studies pada 2012.
Setelah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, alumnus SMA 70 Jakarta itu ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Di Kemlu, spesialisasi Nara nampaknya adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasific APEC dan sempat menjabat Head of Section for The Budget and Management Committee (BMC) APEC sebelum dikirim ke New York untuk menjadi Diplomat Indonesia di PBB.
Berikut adalah video tamparan Nara Masista Rakhmatia dalam forum resmi agenda sidang tahunan PBB,
Isi Transkrip Teks Video Nara Masista Rakhmatia
Berikut isi pidato lengkap Nara yang diambil dari video Youtube, saat mewakili Indonesia di forum PBB.
"Bapak Presiden, Indonesia hendak menggunakan hak jawab kami terhadap penyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Juga disuarakan Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga. Terkait masalah-masalah di Papua, provinsi di Indonesia.
Indonesia terkejut mendengar di sidang yang penting ini, di mana para pemimpin bertemu di sini untuk membahas implementasi awal SDGs (The Sustainable Development Goals).
Transformasi dari tindakan kolektif kita, dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim, di mana negara Pasifik yang akan paling terdampak.
Para pemimpin tersebut memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya.
Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka.
Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terjadap sejarah situasi saat ini dan perkembangan progresif di indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris.
Pernyataan bernuansa politik mereka itu dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi-provinsi tersebut, yang begitu bersemangat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.
Pernyataan negera-negara itu benar-benar melanggar tujuan dari piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antar negara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.
Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.
Hal itu sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara untuk menyalahgunakan PBB, termasuk sidang umum ini.
Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka.
Dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari pesoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka.
Negara-negara itu juga menggunakan informasi yang salah dan mengada-ada, dan membahayakan kredibilitas forum ini.
Komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB.
Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya.
Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN.
Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional kami dibanding hanya empat oleh negara Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.
Indonesia ada di antaranya segelintir negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM. Dan saat ini generasi keempat dari rencana tersebut dari 2015 sampai 2019.
Indonesia memiliki Komnas HAM yang aktif dan kuat sejak tahun 1993, masyarakat sipil yang aktif dan bebas.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya, bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perlindungan HAM di semua level, hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.
Bapak Presiden, kami tegaskan kembali ada mekanisme domestik di tingkat nasional di Indonesia, pada pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ada pepatah di kawasan Asia Pasifik kami, yang mengatakan, "Ketika seseorang menunjukkan jari terlunjuknya pada orang lain, jari jempolnya otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima Kasih."